semester 3: 2013

Ijtihad yang berasal dari kata (asal mulanya) ijtihada (اجتهد) artinya ialah: bersungguh-sungguh, rajin, giat. Sedang apabila kita meneliti ma’na ja-ha-da, artinya ialah mencurahkan segala kemampuan. Jadi dengan demikian, menurut bahasa ijtihad itu ialah berusaha atau berupaya yang sungguh-sungguh. Perkataan ini tentu saja tidak akan dipergunakan di dalam sesuatu yang tidak mengandung kesulitan dan keberatan. Saiyid Muhammad al-Khudloriy di dalam kitabnya Ushulufiqh (h. 367), demikian pula Dr. Wahbah Az-Zuhailiy di dalam kitabnya al-Wasith fi Ushulil fiqhil Isalmiy (h. 590) memberikan contoh : اِجْتِهَدُ فىِ حَمْلِ حَجَرِ الرَّحَا(Dia berusaha keras membawa batu giling), dan tidak akan dikatakan اِجْتِهَدُ فىِ حَمْلِ خَرْدَ لَةٍ :(berusaha sungguh-sungguh membawa sebiji bijian).

Kemudian di kalangan para ulama perkataan ini khusus digunakan dalam pengertian usaha yang sungguh-sungguh dari seorang ahli hukum (al-faqih) dalam mencari tahu tentang hukum-hukum syariat. Jadi dengan demikian, ijtihad itu ialah perbuatan-perbuatan istimbath hukum syar’iyyah dari segi dalil-dalilnya yang terperinci di dalam syari’at. (Dr. Wahbah Az-Zuhailiy, h. 529)

Imam Al-Ghozaliy, yang diikuti juga oleh Khudloriy (Dr. Wahbah 591) mendefinisikan ijtihad itu dengan “usaha sungguh-sungguh dari seorang mujtahid dengan sungguh-sungguh didalam rangka mengetahui/ menetapkan tentang hukum-hukum syari’ah. Adapula yang mengatakan, ijtihad itu ialah qiyas, tetapi oleh al-Ghozaliy di dalam al-mustashfa (II/4 pendapat itu tidak disetujui menurutnya itu adalah keliru, sebab ijtihad itu lebih umu daripada qiyas, sebab kadang-kadang ijtihad itu memandang di dalam keumuan dan lafadz-lafadz yang pelik dan semua jalan asillah (berdalil) selain daripada qiyas. Imam Syafi’i sendiri menyebutkan bahwa dalam arti sempit qiyas itu juga adalah ijtihad.[2]

Ijtihad adalah suatu alat untuk menggali hukum Islam, dan hukum Islam yang dihasilkan dengan jalan ijtihad statusnya adalah zanni. Zann artinya pengertian yang berat kepada benar, dengan arti kata mengandung kemungkinan salah. Ushul fiqh mendefinisikan ijtihad dengan:

اِسْتِفْرَاغُ الْفَقِيْهِ الْوُسْعَ لِتَحْصِيْلِ ظَنٍّ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ

“Pencurahan kemampuan secara maksimal yang dilakukan oleh faqih (mujtahid) untuk mendapatkan zann (dugaan kuat) tentang hukum syar’i”[3]

Syarat-syarat menjadi mujtahid itu ada tiga syarat, yakni yang bersifat umum, utama, maupun pendukung, adapun persyaratan umum yaitu sebagai berikut:

- Baligh

- Berakal

- Memiliki bakat kemampuan nalar yang tinggi untuk memahami konsep-konsep yang pelik dan abstak

- Memiliki keimanan yang baik.

Adapun persyaratan utama yaitu sebagai berikut:

- Memahami bahasa arab

- Menguasai ilmu usul fiqih

- Mamahami Al-Qur’an secara mendalam

- Memahami sunnah

- Memahami tujuan-tujuan persyaratan hukum (maqashid asy-syari’ah).

Adapun persyaratan pendukung yaitu sebagai berikut:

- Mengetahui ada atau tidak adanya dalil al-qath’i yang mengatur hukum masalah yang sedang di bahas.

- Mengetahui persoalan-persoalan hukum yang menjadi objek perbedaan pendapat ulama’ ( ma’rifah mawadhi’ al-khilaf)

- Memiliki sifat takwa dan kesolehan ( shalah al-mujtahid wa ta’wa)[4].

B. Hukum Ijtihad dan Eksistensi Mujtahid Sepanjang Massa

Dalam buku ushul fiqih Zen Amiruddin ada tiga kriteria hukum berijtihad, yaitu:

a. Wajib ain yakni apabila seseorang yang di tanya prihal hukum suatu peristiwa, sedangkan peristiwa itu akan hilang sebelum di tetapkan hukumnya. Demikian pula seseorang yang segera ingin mendapatkan kepastian hukum untuk dirinya sendiri dan tidah ada mujtahid yang bisa segera di temui untuk mendapatkan fatwa perihal hukumnya.

b. Wajib kifayah yakni bagi seseorang yang di tanya tentang sesuatu pristiwa hukum, dan tidak di khawatirkan segera hilangnya peristiwa itu, sementara di samping dirinya masik ada mujtahid lain yang lebih ahli.

c. Sunnah yakni berijtihad terhadap suatu peristiwa hukum yang belum terjadi baik di tanyakan ataupun tidak ada yang mempertanyakan.[5]

d. Haram yaitu ijtihad pada dua hal. Pertama, berijtihad terhadap permasalahan yang sudah tegas (qath’i) hukumnya baik berupa ayat atau hadis dan ijtihad yang menyalahi ijma. Kedua, berijtihad bagi seseorang yang belum memenuhi syarat sebagai mujtahid, karena hasil ijtihadnya tidak akan benar tetapi menyesatkan, dasarnya karena menghukumi sesuatu tentang agama Allah tanpa ilmu hukumnya haram.[6]

Ulama-ulama Hanbaliyah menetapkan bahwa tak ada masa yang kosong dari mujtahid, karena kejadian-kejadian itu terus menerus terjadi. Kebutuhan mengetahui hukum Allah, tetap ada pada setiap zaman. Perlu ditegaskan bahwa ahli agama khilaf tentang ada tidaknya, mengenai mujtahid mutlak. Mengenai mujtahid yang menetapkan hukum, tak ada perselisihan.

Eksistensi mujtahid sepanjang masa dari masa Rasulullah saw sampai sekarang tidak bisa diragukan lagi. Dahulu ketika muslimin yang hidup di masa Rasulullah saw mau tidak mau berbeda dengan yang dihadapi generasi berikutnya dengan terjadinya kontak dan saling pengaruh mempengaruhi antara Islam dan budaya-budaya lain yang bertetangga dengannya. Sewaktu Rasulullah masih hidup, tak terdapat ilmu macam yurisprudensi. Rasulullah tidak menggolong-golongkan perintah ke dalam wajib, mandub (dianjurkan), haram, makruh, dan mubah sebagaimana dikemukakan dalam teori hukum yang muncul kemudian. Menurut para ahli hukum, setiap tindakan harus masuk ke dalam salah satu dari kelima kategori tersebut. Akan tetapi tidaklah demikian halnya dengan para sahabat ketika Rasulullah masih hidup. Satu-satnya ideal bagi mereka hanyalah perilaku Rasulullah. Tidak disangsikan lagi bahwa kadang-kadang para sahabat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada beliau, yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang serius. Pada masa Rasulullah adalah mungkin bagi dua orang untuk mengambil tindakan yang berbeda dalam satu situasi yang sama.

Setelah Nabi wafat barulah ijtihad diperlukan oleh ulama mujtahid untuk menjawab hukum permasalahan baru yang timbul dengan tetap berpegang kepada prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-qur’an.[7] Setelah wafatnya Rasulullah, para sahabat tersebar di berbagai pelosok dunia Islam. Umumnya mereka menduduki posisi kepemimpinan keagamaan dan intelektual. Mereka menjadi tempat bertanya orang-orang di daerahnya untuk dimintai keputusan berkaitan dengan berbagai persoalan. Mereka memberikan keputusan kadang-kadang berdasarkan apa yang pernah mereka pelajari dan ingat dari perintah-perintah Rasulullah, dan lain waktu menurut apa yang mereka pahami dari Al-qur’an dan Sunnah.[8]

Permasalahan yang timbul sekarang ini sangat kompleks dan jawabannya tidak terdapat dalam Al-qur’’an maupun hadis. Jika tidak ada usaha yang sungguh-sungguh dari orang yang pantas berijtihad , maka akan terjadi kekosongan hukum. Hal ini tidak sejalan dengan tujuan hukum. Oleh karena itu, ijtihad untuk sekarang ini merupakan hal yang dharury (mendesak) untuk dilakukan, karena begitu banyak kasus permasalahan baru yang sifatnya kompleks dan rumit yang memerlukan jawaban dari hukum Islam.[9]

C. Stratifikasi Mujtahid

Kemampuan dan minat seseorang terbatas, bahkan ada orang yang sudah puas dengan mengikuti saja. Sejalan dengan kemampuan dan minat itu, para mujtahid juga bertingkat-tingkat yakni:

1. Mujtahid muthlaq atau mustaqil adalah ulama yang telah memenuhi semua syarat-syarat di atas. Mereka mempunyai otoritas untuk mengkaji hukum langsung dari Qur’an dan sunnah, melakukan Qiyas, mengeluarkan fatwa atas pertimbangan maslahah. Termasuk dalam tingkatan ini adalah seluruh fuqoha’ dari kalangan tabi’in, seperti Sa’id bin Musayyab dan Ibrahim An-nakha’i, fuqoha’ mujtahid seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi’i, Ahmad bin Hambal, Al auza’I, dan lain-lain.

2. Mujtahid muntasib adalah mujtahid-mujtahid yang mengambil atau memilih pendapat-pendapat imamnya dalam ushul dan berbeda pendapat dalam imamnya dalam cabang, meskipun secara umum ijtihadnya mengasilkan kesimpulan-kesimpulan yang hampir sama, dengan hasil ijtihad yang di proleh imamnya. Termasuk dalam tingkatan ini adalah Al-Muzani (dari mazhab Syafi’i) dan Abdurrahman Ibnu Qosim nama lengkap beliau adalah Abdurrahman bin Qasim bin Khalid bin Janadah Abu Abdullah Al Utaqy Al Mishry. Beliau dilahirkan pada tahun 132 Hijriyah, hidup selama 59 tahun, beliau wafat tahun 191 Hijriyah ( dari mazhab Maliki).

3. Mujtahid mazhab ialah mujtahid yang mengikuti imam mazhabnya baik dalam masalah ushul atapun furu’. Peranan mereka sebatas melakukan istimbath hukum terhadap masalah-masalah yang belum diriwayatkan oleh imamnya. Mujtahid madzab tidak berhak berijtihad terhadap masalah-masalah yang telah ada ketetapannya di dalam madzab yang di peganganya. Menurut mazhab maliki, tidak pernah kosong suatu masa dari mujtahid mazhab. Termasuk ulama dalam kelompok ini adalah Abu Al-Hasan Kharkhi (260-340 H), Abu Ja’far At-Thahawi (230-321 H), dan Al-Hasan bin Ziyad (wafat 204 H) dari kalangan Hanafiyah, Muhammad bin Abdullah Al-Abhari (289-375 H) dari kalangan Malikiyah, dan Ibnu Abi Hamid Al-Asfrini (344-406 H) dari kalangan Syafi’iyah.[10]

4. Mujtahid murajjih adalah mujtahid yang tidak mengistimbathakan hukum-hukum furu’ (apalagi hukum-hukum asal) akan tetapi hanya membandingkan beberapa pendapat mujtahid yang ada untuk kemudia memilih salah satu pendapat yang dipandang paling kuat. [11] Ulama yang termasuk dalam kelompok ini adalah Imam Al-Qodiry dan Imam Al-Marghinani dari kalangan Hanafi, Imam Nawawi, Imam Romli dan Ibnu Hajar Al-Haitami dari kalangan Syafi’i.

D. Nilai Kebenaran dalam Ijtihad

Persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat Islam sejak dulu hingga sekarang selalu saja ada, bahkan lebih-lebih di masa ini sekarang. Diantaranya ada yang menyentuh hukum-hukum syari’iy dan ini meminta penyelesaian. Untuk itulah ijtihad itu diperlukan. Tentu saja dalam hal-hal yang qath’iy, yang sudah pasti hukumnya tidak diperlukan ijtihad.

Ummat Islam dalam hal ini siapa saja wajib langsung melakukannya. Misalnya, sholat itu wajib. Sholat fardhu itu ada lima kali. Puasa ramadhan itu wajib dan lain sebagainya. Tetapi didalam hal yang tidak qath’iy, artinya belum ada nash disitulah wajib dilakukan ijtihad itu. Apalagi apabila memang hal-hal tersebut menyangkut hukum syar’iy. Misalnya yang terjadi pada zaman sekarang, bagaimana dengan KB, bagaimana bayi tabung dan banyak lagi hal-hal yang lain yang menjadi mas’alah yang menyebabkan umat Islam bertanya-tanya bagaimana melakukannya dengan baik ataukah memang tidak melakukannya.[12]

Ijtihad berlaku pada ayat atau hadis, dengan catatan bahwa nash tersebut masih bersifat zhan bukan qath’i. Atau pada permasalahan yang hukumnya belum ada dalam nash. Jadi, ijtihad tidak berlaku pada masalah yang hukumnya sudah pasti (qath’i) seperti mengeluarkan hukum wajib shalat, puasa, zakat, dan haji. Karena untuk melakukannya tidak perlu usaha yang berat.[13]

E. Eksistensi Ijtihad dalam Komunitas Islam

Sejak dulu hingga sekarang ijtihad senantiasa tetap diperlukan, karena banyaknya kasus yang tidak secara tegas ditetapkan hukumnya oleh Al-qur’an dan as-sunnah. Apalagi zaman sekarang ini, di mana agama Islam telah berkembang dan bertemu dengan budaya dan alam lain dari tempat kelahirannya, maka persoalan yang muncul tentu lebih banyak lagi, apalagi saat ini perkembangan ilmu dan teknologi dengan pesat sekali. Maka persoalan-persoalan yang muncul itu harus ada kejelasan status hukumnya.

Agar hukum Islam tetap actual, maka masa kini diperlukan hukum Islam dalam bentuk baru, dan tidak mesti mengambil alih secara total hasil fiqh yang lama. Maka diperlukan reformasi atau tajdid fiqh. Diantara caranya adalah dengan memahami kembali dalil syara’ yang menjadi rujukan ulama mujtahidin terdahulu dan menjadikan situasi dan kondisi masa sekarang sebagai bahan pertimbangan penetapan hukum sebagaimana yang dilakukan pula oleh mujtahid masa lalu.[14]

Orang yang mempunyai kelengkapan syarat ijtihad ditugaskan mengistinbathkan hukum atas dasar fardhu kifayah. Ada ulama yang berkata: kita perlu membayangkan hal-hal yang mungkin terjadi lalu kita bahas hukumnya, agar diketika terjadi hal-hal itu hukum telah ada. Inilah jalan yang ditempuh oleh fuqaha ahlul ra’yi dan golongan Hanafiyah. Dan haram berijtihad pada masalah-masalah yang telah terjadi ijma’.

Dalam hal inilah berwujudnya perbedaan-perbedaan pendapat, oleh karena jalan yang ditempuh dalam berijtihad berbeda, maka tidaklah mengherankan kalau hasilnya berbeda pula, tetapi ikhtilaf ini mewujudkan kekayaan fiqh yang besar dan menghasilkan teori-teori yang banyak.[15]

F. Perangkat Untuk Mencapai Derajat Ijtihad

Perangkat untuk mencapai derajat ijtihad disini sama halnya dengan syarat-syarat yang diperlukan seseorang untuk mencapai derajat ijtihad itu sendiri. Wahbah Zuhaili mengemukakan syarat-syaratnya sebagai berikut:

a. Mengetahui makna ayat ahkam yang terdapat dalam Al-qur’an baik secara bahasa maupun secara istilah syara’.

b. Mengetahui hadis-hadis ahkam baik secara bahasa maupun istilah.

c. Mengetahui Al-qur’an dan hadis yang telah dinasakh dan mengetahui ayat dan hadis yang menasakh.

d. Mengetahui sesuatu yang hukumnya telah dihukumi oleh ijma.

e. Mengetahui qiyas dan sesuatu yang berhubungan dengan qiyas.

f. Menguasai bahasa Arab.

g. Mengetahui ilmu ushul fiqh.

h. Mengetahui maqasid syariah dalam penetapan hukum.

G. Tingkatan Mujtahid

Orang yang melakukan ijtihad adalah mujtahid. Ada beberapa tingkatan dalam mujtahid antara lain:

a. Mujtahid fi al-syar’i bisa di sebut dengan mujtahid mustaqil. Ialah orang yang membangun suatu madzab seperti imam mujtahid yang empat yaitu Imam Abu Hanifah, Maliki, Syafi”i, dan Ahmad bin Hambal.

b. Mujtahid fi al-mazhab, ialah mujtahid yang tidak membentuk madzab sendiri tetapi mengikuti salah satu imam madzab saja. Seperti Abu Al-Hasan Kharkhi (260-340 H), Abu Ja’far At-Thahawi (230-321 H), dan Al-Hasan bin Ziyad (wafat 204 H) dari kalangan Hanafiyah, Muhammad bin Abdullah Al-Abhari (289-375 H) dari kalangan Malikiyah, dan Ibnu Abi Hamid Al-Asfrini (344-406 H) dari kalangan Syafi’iyah.

c. Mujtahid fi al-masa’il ialah mujtahid yang berijtihad hanya pada beberapa masalah dan bukan pada masalah-masalah yang umum. Seperti Imam Al-Thahawi dari kalangan Hanafiyah, Al-Ghozali dari kalangan Syafi’iyah, Al-Khiraqi dari kalangan Hanabilah.

d. Mujtahid muqoyyad ialah mujtahid yang mengikat diri dengan pendapat ulama’ salaf dan mengikuti ijtihad mereka.[16] Yang termasuk dalam mujtahid muqoyyad adalah Imam Ath Thahawi, Al Kurkhi, dan As Sarkhasi, yang semuanya merupakan ulama dari Mazhab Hanafi. Sementara mujtahid muqayyad dari Mazhab Maliki di antaranya adalah Al Abhari dan Ibnu Abi Zaid Al Qairuwani. Sedangkan mujtahid dari kalangan Mazhab Syafi’i adalah Abu Ishaq Asy Syirazi, Ibnu Khuzaimah, dan Muhammad bin Jarir. Adapun dari kalangan Mazhab Hambali, di antaranya adalah Al Qadhi Abu Ya’la dan Al Qadhi Abu Ali bin Abu Musa rahimahumullah.[17]

H. Macam-Macam Ijtihad

Dr. Ad-Duwalibi, sebagaimana dikatakan oleh Dr. Wahbah (h. 594) membagi macam ijtihad kepada tiga macam (sebagian diantaranya juga ditunjuk oleh Asy-Syathibi di dalam (al-muwafaqotnya):

1. Al-Ijtihadul Bayaniy yaitu menjelaskan (bayan) hukum-hukum Syar’iyah dari nash-nash syari’ (yang memberi syari’at yang menentukan syari’at). Ijtihad bayani merupakan metode ijtihad yang lebih menitikberatkan kepada kajian kebahasaan. Ijtihad bayani adalah pengetahuan kemampuan untuk sampai kepada hukum yang dimaksud oleh nash dan zhanni tsubut atau dalalahnya, atau zhanni kedua-duanya. Inilah yang menjadi ruang lingkup ijtihad, yaitu batas-batas yang diberi toleransi untuk memahami nash dan mentarjih atau mengutamakan beberapa maksudnya, atau mengetahui sasaran nash dan jalurnya. Pengistilahan ijtihad bayani, karena berkaitan dengan penjelasan terhadap nash, yaitu pembatasan terhadap ruang lingkup nash, hal-hal apa saja yang menjadi ruang lingkup tersebut menurut pembuat syara’. Ijtihad model ini disepakati oleh seluruh ulama.

2. Al-Ijtihadul Qiyasiy yaitu meletakan (wadI’an) hukum-hukum syar’iyah untuk kejadian-kejadian/peristwa-peristiwa yang tidak terdapat di dalam al-kitab dan as-sunnah, dengan jalan menggunakan qiyas atas apa yang terdapat di dalam nash-nash hukum syar’i. Menurut Muhammad Salam Madkur, ijtihad qiyasi adalah sebuah ijtihad dimana seorang ahli fiqih mengerahkan kemampuannya untuk sampai kepada hukum yang tidak dijelaskan oleh nash qathi’ maupun zhanni, juga tidak diperkuat ijma’. Ahli fiqih tersebut akan sampai kepada hukum dengan memperhatikan indikator-indikator (imarah-imarah) dan jalan-jalan (wasilah-waslah) hukum yang telah ada.

3. Al-Ijtihadul Ishthishlahiy, inipun juga meletakan (wadI’an) hukum-hukum syar’iyah, untuk peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang untuk itu tidak terdapat di dalam al-kitab dan as-sunnah, dengan mempergunakan ar-ro’yu yang disandarkan atas ishtishlah. Menurut Muhammad Salam Madkur Ijtihad Istishlahi adalah pengorbanan kemampuan untuk sampai kepada hokum syara’ (Islam) dengan menggunakan pendekatan kaidah-kaidah umum (kulliyah), taitu mengenai masalah yang mungkin digunakan pendekatan kaidah-kaidah umum tersebut, dan tidak ada nash yang khusus atau dukungan ijma’ terhadap masalah itu. Selain itu, tidak mungkin pula diterapkan metode qiyas atau metode istihsan terhadap masalah itu. Ijtihad ini, pada dasarnya merujuk kepada kaidah jalb al-mashlahah wa daf’ al-mafsadah (menarik kemaslahatan dan menolak kemafsadatan), sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan untuk kaidah-kaidah syara’.[18]

Dalam buku Pengantar Ilmu Fiqh karangan T.M.H Ash-Shiddiqiey, macam-macam ijtihad adalah:

a. Dengan segala kemampuan untuk sampai kepada hukum yang dikehendaki dari nash yang dhanni tsubutnya, atau dhanni dalalahnya. Dalam hal ini kita berijtihad dalam batas memahami nash dan mentarjihkan sebagian atas yang lain, seperti mengetahui sanad dan jalannya sampai kepada kita.

b. Dengan segala kesungguhan berupaya memperoleh sesuatu hukum yang tidak ada nash qath’i, nash dhanni dan tidak ada pula ijma’. Dalam hal ini kita memperoleh hukum itu dengan berpegang kepada tanda-tanda dan wasilah-wasilah yang telah diletakkan syara’ seperti qiyas dan istihsan. Inilah yang disebut ijtihad birra’yi.

c. Dengan segala kesungguhan berupaya memperoleh hukum-hukum syara’ dengan jalan menerapkan kaidah-kaidah kulliah. Ijtihad ini berlaku dalam bidang yang mungkin diambil dari kaidah dan nash-nash yang kulliah, taka adanya suatu nash tertentu, tak ada pula ijma’ dan tidak pula ditetapkan dengan qiyas atau istihsan.

Hal ini sebenarnya untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan, sesuai dengan kaidah-kaidah syara’.[19]

IV. KESIMPULAN

Ijtihad yang berasal dari kata (asal mulanya) ijtihada (اجتهد) artinya ialah: bersungguh-sungguh, rajin, giat. Sedang apabila kita meneliti ma’na ja-ha-da, artinya ialah mencurahkan segala kemampuan. Jadi dengan demikian, menurut bahasa ijtihad itu ialah berusaha atau berupaya yang sungguh-sungguh. Perkataan ini tentu saja tidak akan dipergunakan di dalam sesuatu yang tidak mengandung kesulitan dan keberatan. Saiyid Muhammad al-Khudloriy di dalam kitabnya Ushulufiqh (h. 367), demikian pula Dr. Wahbah Az-Zuhailiy di dalam kitabnya al-Wasith fi Ushulil fiqhil Isalmiy (h. 590) memberikan contoh : اِجْتِهَدَ فىِ حَمْلِ حَجَرِ الرَّحَا (Dia berusaha keras membawa batu giling), dan tidak akan dikatakan اِجْتِهَدَ فىِ حَمْلِ خَرْدَ لَةٍ :(berusaha sungguh-sungguh membawa sebiji bijian).

Syarat-syarat menjadi mujtahid itu ada tiga syarat, yakni yang bersifat umum, utama, maupun pendukung. Dalam buku ushul fiqih Zen Amiruddin ada tiga kriteria hukum berijtihad, yakni wajib ‘ain, wajib kifayah, sunnah, dan haram. Eksistensi mujtahid sepanjang masa dari masa Rasulullah saw sampai sekarang tidak bisa diragukan lagi. Stratifikasi mujtahid yakni: Mujtahid muthlaq atau mustaqil, Mujtahid muntasib, Mujtahid madzab dan Mujtahid murajjih.

. Sejak dulu hingga sekarang ijtihad senantiasa tetap diperlukan, karena banyaknya kasus yang tidak secara tegas ditetapkan hukumnya oleh Al-qur’an dan as-sunnah. Ada beberapa tingkatan dalam mujtahid antara lain: Mujtahid fi al-syar’I, Mujtahid fi al-mazhab, Mujtahid fi al-masa’il , dan Mujtahid muqoyyad. Dr. Ad-Duwalibi, sebagaimana dikatakan oleh Dr. Wahbah (h. 594) membagi macam ijtihad kepada tiga macam.

V. PENUTUP

Demikian makalah ini penulis susun, semoga dapat memberi manfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Penulis berharap kepada pembaca untuk bisa memberikan kritik dan saran yang membangun kepada penulis demi perbaikan makalah yang akan datang.

[1] Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fiqh, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999, hlm. 200

[2] Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Ushul Fiqh ( Qaidah-Qaidah Istinbath dan Ijtihad), Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, 1986, hlm. 111-112

[3]Ibrahim Hosen, Fiqh Perbandingan Masalah Perkawinan, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003, hlm. 15

[4] Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqih, (Jakarta: AMZAH, 2011), hlm 349-352

[5] Zen Amiruddin, Ushul Fiqih, (Jogjakarta: Teras, 2009), hlm 196

[6] Sapiudin Shidiq, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm.263

[7] Sapiudin Shidiq, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011), hlm. 256

[8] Ahmad Hasan, Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup, (Bandung: PUSTAKA, 1984), hlm. 11-14

[9] Sapiudin Shidiq, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011), hlm. 256

[10] http://zairifblog.blogspot.com/2010/11/tingkatan-tingkatan-mujtahid.html/11-Desember-2013/10.30WIB

[11] http://kajad-alhikmahkajen.blogspot.com /27,november,2013/20.00 wib

[12] Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Ushul Fiqh ( Qaidah-Qaidah Istinbath dan Ijtihad), Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, 1986, hlm. 114-117

[13] Sapiudin Shidiq, Ushul Fiqih, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm.259

[14] Zen Amiruddin, Ushul Fiqih, (Jogjakarta: Teras, 2009), hlm 198-200

[15] Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fiqh, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999, hlm. 202-204

[16] Sapiudin Shidiq, Ushul Fiqih, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm.257-259

[17] http://radayuw.blogspot.com/2013/03/ijtihad-tidak-dapat-dihapus-dengan.html/11-Desember-2013/10.45WIB

[18]http://muhammad-fachmi-hidayat.blogspot.com/2013/03/makalah-ushul-fikih-metode-ijtihad_1233.html/11-Desember-2013/10.55WIB.

[19] Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fiqh, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999, hlm. 200-201

semester 3

Khamis, 12 Disember 2013

MAKALAH IJTIHAD DALAM HUKUM ISLAM

Mengenai Saya